BLITAR, TALIGAMA.ID,- Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Plosokerep, Kota Blitar kembali dikeluhkan karena dinilai tidak higienis. Seorang wali murid berinisial Su mendatangi pihak sekolah dan SPPG setelah beberapa kali menemukan makanan yang dianggap tidak layak dikonsumsi, Senin (8/12/25).
Menurut Su, pada sejumlah penyajian MBG sebelumnya, anaknya menerima menu yang bermasalah,diantaranya
Sayuran seledri yang tidak higienis dan tidak bisa dimakan. Telur yang dinilai tidak segar dan diduga mendekati kedaluwarsa, Fluding berisi buah naga yang rasanya tidak enak, serta ketimun yang ditemukan berisi ulat.
Su menilai kualitas makanan yang diberikan tidak konsisten dan berpotensi,membahayakan kesehatan anak-anak.
Tanggapan Pihak SPPG
Perwakilan SPPG, berinisial M ditemui media menyampaikan bahwa dari sisi prosedur, pemeriksaan kesehatan terhadap makanan sebenarnya sudah dilakukan oleh penyelenggara. Namun temuan ulat pada ketimun serta keluhan mengenai kualitas makanan tetap menjadi catatan penting yang harus segera dievaluasi.
PIC MBG SD Plosokerep Benarkan Keluhan WaliMurid,Saat berinisial su,mendatangi sekolah didampingi aktivis bersama media, pihaknya diterima oleh Elvi, selaku PIC MBG SD Plosokerep. Elvi membenarkan keluhan tersebut dan menyatakan bahwa pihak sekolah sebelumnya sudah melaporkan permasalahan serupa kepada penyedia MBG.
Elvi menegaskan bahwa menu MBG untuk anak SD tidak dapat disamakan dengan menu untuk siswa SMP atau orang dewasa. Makanan harus,lebih,mudah dimakan,aman,serta tidak membahayakan anak-anak.
Ia mencontohkan pemberian buah mangga yang seharusnya sudah dikupas sebelum diberikan kepada siswa, bukan disajikan utuh karena dapat menyulitkan anak kecil untuk makan dan membuat kondisi menjadi kotor.
Elvi berharap penyedia MBG dapat memperbaiki kualitas kebersihan, proses pengolahan, dan cara penyajian makanan agar kejadian serupa tidak terulang.
Kasus Berulang di SD Plosokerep
Keluhan ini menambah daftar persoalan terkait MBG di SD Plosokerep, yang sebelumnya juga sudah beberapa kali mendapat sorotan karena kualitas makanan yang dinilai tidak konsisten.
Kementerian Kesehatan RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan MBG. Salah satu persyaratan bagi dapur penyedia MBG adalah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dapur MBG tanpa SLHS berarti belum memenuhi standar higiene sanitasi resmi.
Bila terjadi kelalaian,
makanan tidak higienis,
penyajian buruk,
atau kontaminan,
maka penyelenggara MBG dapat dianggap melanggar regulasi keamanan pangan.
Sanksi yang dapat diterapkan pemberhentian sementara operasional dapur,
penutupan sementara,
atau pencabutan SLHS bila SOP kebersihan dan sanitasi tidak dijalankan.
Karena MBG menyasar anak-anak dan kelompok rentan, setiap pelanggaran keamanan pangan dianggap sangat serius, bukan sekadar kelalaian administratif.
Program MBG tidak hanya bertujuan memberikan makanan, tetapi juga melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Banyak kasus keracunan makanan di berbagai wilayah menjadi sorotan penting bahwa pelaksanaan MBG harus diawasi secara ketat.
Regulasi hygiene dan sanitasi dibutuhkan untuk memastikan makanan bergizi yang diberikan benar-benar aman dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi peserta anak didik,Tutupnya. (Rofiq)
