SEMARANG, TALIGAMA.ID,– Proyek pembangunan drainase dan talud di kawasan GOR Pandanaran Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pekerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Semarang Tahun 2025 dengan nilai kontrak mencapai Rp510,6 juta itu diduga dikerjakan secara asal-asalan dan tidak memenuhi standar teknis konstruksi.
Pantauan awak media di lokasi pada Sabtu (8/11/2025) memperlihatkan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek. Beberapa bagian talud tampak tidak kokoh dan bahkan menggunakan batu lama berlumut. Selain itu, sambungan antara pondasi lama dan batu baru terlihat tidak melekat sempurna, sehingga berpotensi roboh saat musim hujan.
Tak hanya itu, jenis material yang digunakan juga diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Alih-alih memakai batu belah baru, pelaksana proyek terlihat menggunakan batu bekas yang masih menempel sisa semen lama. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran warga bahwa proyek ini tidak akan bertahan lama.
“Anggaran besar kok hasilnya seperti ini. Terlihat terburu-buru dan asal jadi,” ujar salah seorang warga sekitar yang enggan disebut namanya.
Warga juga menilai proyek tersebut kurang transparan dan minim pengawasan. Mereka mendesak agar pihak Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang segera melakukan pemeriksaan di lapangan.
“Proyek publik harus diawasi ketat. Kalau benar menggunakan material lama atau tidak sesuai RAB, itu jelas pelanggaran. Kami mendorong Disdikbudpora turun langsung memeriksa,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Berdasarkan informasi di papan proyek, kegiatan tersebut tercatat sebagai “Konsolidasi Perbaikan Drainase, Talud, dan Pagar GOR Pandanaran Wujil”, dengan masa pelaksanaan 60 hari, terhitung sejak 13 Oktober hingga 11 Desember 2025. Proyek ini dikerjakan oleh CV Hidayat Putra Mandiri dan diawasi oleh PT Abiyyu Karya Konsultan.
Warga menegaskan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam setiap penggunaan uang rakyat. “Jangan biarkan anggaran publik terbuang sia-sia hanya karena pekerjaan asal jadi. Pemerintah harus menjamin proyek sesuai standar teknis dan akuntabel,” tambahnya.
Masyarakat setempat juga berkomitmen untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas, termasuk siap melaporkan secara resmi apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran prosedur atau penyimpangan anggaran.
(AGS)
