SEMARANG, TALIGAMA.ID,- Minimnya keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana memicu tanda tanya. Sejumlah temuan tim media di lapangan mengindikasikan adanya dugaan persoalan serius dalam pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Irigasi Jragung Tahap II.
Berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan dari sumber yang enggan disebutkan identitasnya, ditemukan indikasi adanya pengkondisian dalam proses lelang proyek tersebut. Dugaan ini mengarah pada kemungkinan tidak optimalnya prinsip transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
Selain itu, temuan lain menunjukkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara progres pekerjaan dan pencairan anggaran. Dalam dokumen yang diperoleh tim, disebutkan bahwa progres pekerjaan telah dinyatakan mencapai 100 persen (MC 100). Namun, fakta di lapangan memperlihatkan bahwa pekerjaan diduga baru mencapai sekitar 70 persen.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait mekanisme verifikasi pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran penuh. Sesuai ketentuan, pembayaran 100 persen seharusnya dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai seluruhnya.
“Jika benar pembayaran telah dilakukan penuh sementara pekerjaan belum rampung, ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujar salah satu sumber yang mengetahui proses tersebut.
Tak hanya itu, proyek ini juga diduga berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sisi denda keterlambatan. Berdasarkan perhitungan sementara, potensi denda penalti keterlambatan pekerjaan diperkirakan mencapai sekitar Rp3,96 miliar, dengan asumsi denda sebesar Rp44 juta per 10 hari selama kurang lebih tiga bulan keterlambatan.
Keterlambatan pekerjaan ini juga disebut-sebut diiringi dengan pergantian personel manajerial di akhir masa pelaksanaan proyek, yang turut menjadi sorotan dalam evaluasi internal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BBWS Pemali Juana belum memberikan keterangan resmi terkait temuan-temuan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan tim media masih belum mendapat respons.
Sejumlah pihak mendorong agar instansi terkait segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik guna menjaga kepercayaan masyarakat. Transparansi dinilai menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, khususnya pada proyek strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Kasus ini diharapkan dapat menjadi perhatian aparat pengawas internal maupun eksternal untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
(AGS)
