SEMARANG, TALIGAMA.ID,- Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kabupaten Semarang menggelar aksi konsolidasi di Kampus UNDARIS, Rabu (8/4), menuntut langkah tegas pemerintah daerah terhadap maraknya praktik wisata tanpa izin dan tambang ilegal yang dinilai kian meresahkan.
Aksi yang dipusatkan di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) itu menjadi titik temu berbagai elemen mahasiswa lintas kampus dan komunitas. Mereka menyuarakan kegelisahan yang sama: lemahnya pengawasan serta dugaan pembiaran terhadap aktivitas usaha yang dinilai melanggar aturan.
Presiden BEM UNDARIS yang memimpin jalannya aksi menegaskan, persoalan ini bukan semata pelanggaran administratif, melainkan sudah menyentuh aspek kerusakan lingkungan dan potensi kerugian daerah.
“Banyak destinasi wisata baru bermunculan tanpa kejelasan izin. Selain merusak tata ruang, kondisi ini juga berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya dalam orasi.
Tak hanya sektor pariwisata, mahasiswa juga menyoroti maraknya aktivitas tambang galian C ilegal yang disebut semakin tak terkendali, terutama di kawasan lereng perbukitan. Aktivitas tersebut dinilai berisiko merusak ekosistem dan mengancam sumber air warga.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, untuk segera mengambil langkah konkret. Mulai dari penertiban destinasi wisata ilegal, penindakan hukum terhadap pelaku tambang tanpa izin, hingga membuka secara transparan data perizinan usaha kepada publik.
Mahasiswa juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam proses perizinan. Mereka mencurigai adanya potensi praktik tidak sehat yang melibatkan oknum tertentu dalam meloloskan usaha-usaha yang tidak memenuhi ketentuan.
Pemilihan UNDARIS sebagai lokasi aksi dinilai bukan tanpa alasan. Kampus diposisikan sebagai ruang moral dan intelektual untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan yang dinilai menyimpang dari kepentingan publik.
Salah satu perwakilan organisasi mahasiswa menegaskan, gerakan ini didasarkan pada hasil kajian lapangan, termasuk dampak tambang ilegal terhadap ketersediaan air bersih masyarakat.
“Kami tidak datang dengan asumsi. Kami membawa data. Jika pemerintah tetap abai, kami siap memperluas aksi hingga ke pusat pemerintahan daerah,” tegasnya.
Hingga sore hari, massa masih bertahan di area kampus. Sejumlah mahasiswa terlihat menggelar mimbar bebas dan diskusi terbuka, membahas langkah lanjutan yang akan ditempuh.
Mereka memastikan, tekanan terhadap pemerintah daerah tidak akan berhenti sampai ada tindakan nyata berupa penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas usaha ilegal di Kabupaten Semarang.
(AGS)
