DEMAK, TALIGAMA.ID,- Pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proyek infrastruktur jalan di wilayah jalan RW 05 Dukuh mondosari Desa Batursari menuai kritik tajam. Proyek betonisasi jalan yang menelan biaya Rp. 199.558.000.00 rupiah tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena lebih memprioritaskan akses menuju kawasan perumahan .
komersial milik pengembang swasta dibandingkan jalan lingkungan padat penduduk.
Fokus pada Akses Komersial, Bukan Kebutuhan Publik
Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek jalan beton tersebut berakhir tepat di gerbang masuk perumahan Di Dukuh mondosari sementara jalan-jalan penghubung antar desa di sekitarnya masih dalam kondisi rusak berat dan berlubang.
”Kami merasa ada ketidakadilan. Jalan utama warga yang sudah bertahun-tahun rusak tidak tersentuh, tapi jalan menuju perumahan baru langsung dibeton halus menggunakan uang negara,” ujar (A) perwakilan warga setempat.
Dugaan Pelanggaran Aturan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU)
Menurut pengamat kebijakan publik, seharusnya penyediaan infrastruktur di dalam atau menuju kawasan perumahan merupakan kewajiban pengembang sebagai bagian dari Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah dalam kondisi baik, bukan dibangun menggunakan dana APBD sejak awal.
Beberapa poin keberatan yang disampaikan warga meliputi:
Prioritas Anggaran: Mengapa jalan komersial didahulukan dibanding jalan evakuasi atau jalan ekonomi warga?
Warga mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk meninjau kembali urgensi proyek tersebut. Mereka meminta adanya audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan tidak ada “main mata” antara oknum pejabat dan pihak pengembang.
”APBD berasal dari pajak rakyat, maka harus kembali untuk kepentingan rakyat luas, bukan untuk mendongkrak nilai jual aset pengembang. Tegas
team awak media.
(AGS)
