JEMBER, TALIGAMA.ID,- Pengelolaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten jember, menjadi sorotan publik. Alokasi penyertaan modal senilai Rp292,300 juta untuk program peternakan kambing dan lele diduga bermasalah dan mengarah pada pengerjaan fiktif, Sabtu(15/8/26).
Berdasarkan penelusuran di lapangan pada rabu (12/8/2026), fisik kandang kambing dan tempat lele (kolam terpal milik BUMDes tersebut tampak tidak berfungsi . Keberadaan ternak serta efektivitas pengelolaan anggaran ratusan juta rupiah itu pun dipertanyakan warga setempat.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan membeberkan bahwa proyek tersebut sarat kejanggalan sejak awal perencanaan.
“Awalnya kambing itu dipelihara ke salah satu warga bagi hasil, tapi sekarang semuanya kambing diminta dan di jual oleh kepala desa Muhamad soefijandi, S.E., M.M., begitupun juga pengadaan ternak ikan lelenya habis dipanen dan dijual ” ujar salah satu warga (tidak mau disebutkan namanya) di lokasi, rabu (12/8/2026).
Pengadaan fisik yang terkesan tidak ada ini memperkuat dugaan bahwa pengadaan kandang dan kolam terpal hanya menjadi bentuk formalitas demi ke untungan pribadi.
Perencanaan modal BUMDes Lembengan sempat jadi perbincangan oleh warga setempat,Hingga saat ini warga mempertanyakan keberadaan ternak dan efektivitas penggunaan dana senilai Rp292,3 juta.
Kandang kambing dan tempat lele terlihat jelas tak berfungsi , sehingga keberadaan fisik dan efektivitas pengelolaan anggaran dipertanyakan warga.
Time investigasi Media Nasional Taligama news turun ke kantor desa guna klarifikasi dengan adanya dugaan penyelewengan anggaran dana desa.
Dengan adanya penyertaan modal untuk bumdes itu udah terealisasi semuanya termasuk pengadaan kambing dan ikan lele, untuk lelenya saat ini masih ada tapi kalau kambingnya sudah saya jual karena selama ini saya kira rugi terus dan juga yang pemelihara sudah tak sanggup lagi.”ungkap Kepala Desa.
Kepala Desa lembengan, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember merasa ketakutan jika di publikasikan di pemberitaan, “jangan pak saya mohon jangan sampai di beritakan,”imbuhnya
Dugaan penyimpangan anggaran ini warga mendesak perhatian serius dari Aparat Penegak Hukum (APH) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten jember untuk mengaudit akuntabilitas pengelolaan dana publik di tingkat desa.
“Sembari menunggu upaya konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait, tim investigasi terus mengawal kasus ini. Update berkala akan kami sajikan secara bersambung……(Team)
